Tampilkan postingan dengan label JAWABAN SOAL – SOAL UAS MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label JAWABAN SOAL – SOAL UAS MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN. Tampilkan semua postingan

JAWABAN SOAL – SOAL UAS MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN

 JAWABAN SOAL – SOAL UAS MATA KULIAH HUKUM PERIKATAN

 


UNIVERSITAS MPU TANTULAR

UJIAN AKHIR  SEMESTER  (UAS)

Metode DARING (ONLINE)

 

 

Fakultas                     HUKUM
Jurusan                       Ilmu Hukum
Mata Kuliah             : Hukum Perikatan
Semester                    2021/2022 Ganjil
Kelas                        : -
Hari, Tanggal           : Sabtu, 5 Pebruari   2022
Waktu                        Jam  10.00  s/d 12. 40 WIB
Dosen                        APPE HUTAURUK, SH., MH.
NIDN                        : 0307036803

  

KETENTUAN UJIAN:

a.    Tidak dibenarkan membuka buku referensi atau catatan;

b.    Tidak dibenarkan membuka situs google atau yang lainnya melalui media elektronik;

c.    Tidak dibenarkan bekerja sama;

d.    Jawaban harus diketik  dengan menggunakan format MS WORD;

e.    Jawaban diunggah melalui kolom Tugas di Edlink FH UMT;

f.      Mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh universitas dan/atau fakultas;

g.    Mahasiswa yang melanggar ketentuan ujian diatas, dikenakan sanksi yang tegas;

 

PERTANYAAN: 

1.    Jelaskan syarat – syarat umum sahnya suatu kontrak/perikatan di luar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk kontrak atau perikatan/perjanjian tertentu menurut undang – undang harus memenuhi syarat – syarat khusus, harap jelaskan sarat – syarat khusus yang dimaksudkan. 

-       Syarat – syarat umum sahnya suatu kontrak/perikatan di luar ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata, meliputi: 

a)    Kontrak/perikatan/perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;

b)    Kontrak/perikatan/perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku;

c)    Kontrak/perikatan/perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan;

d)     Kontrak/perikatan/perjanjian tidak boleh melangar kepentingan umum; 

-       Syarat – syarat khusus yang dimaksudkan untuk sahnya suatu kontrak atau perjanjian tertentu, yaitu:  

a)    Syarat tertulis untuk kontrak/perjanjian tertentu;

b)    Syarat Akta Notaris untuk kontrak/perjanjian tertentu;

c)    Syarat akta pejabat tertentu (selain Notaris, misalnya Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT) untuk kontrak/perjanjian tertentu;

d)    Syarat izin dari pejabat yang berwenang untuk kontrak/perjanjian tertentu; 

 

2.    Sebutkan sumber – sumber dari suatu kontrak/perjanjian/perikatan sebagai suatu hubungan hukum (rechtsbetrekking). Namun demikian sehubungan dengan kemajuan telekomunikasi dan teknoogi, yang selama ini tidak dikenal dalam peraturan perundang – undangan menjadi trending dengan istilah “LEGAL TERM” yaitu “CONTRACT BY TELECOMMUNICATION”, berkaitan dengan itu sebutkan yang termasuk “CONTRACT BY TELECOMMUNICATION”. 

-       Terdapat beberapa sumber yang menjadi dasar hukum mengikat keberlakuan suatu kontrak/perikatan/perjanjian, yaitu: 

a)    Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

b)    Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD);

c)    Peraturan perundang – undangan lain yang mengatur khusus untuk jenis kontrak/perjanjian tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak;

d)    Yurisprudensi, yaitu putusan – putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berkaitan dengan kontrak/ perjanjian/perikatan;

e)    Perjanjian Internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek business internasional;

f)     Doktrin atau pendapat ahli yang terkemuka di bidang hukum kontrak/perjanjian/perikatan;

g)    Hukum Adat di daerah tertentu sepanjang  yang menyangkut kontrak atau perjanjian tradisional bagi masyarakat adat tertentu;   

-        Kontrak yang termasuk “CONTRACT BY TELECOMMUNICATION”. adalah:

a.    Contract by telephone (kontrak melalui telepon);

b.    Contract by facsimile (kontrak dalam bentuk faks);

c.    Contract by authomatic card (kontrak dengan kartu otomatis);

d.    Contract by postal (kontrak melalui pos);

e.    Contract by email (kontrak melalui email), dan

f.      Contract by anothers electronic facility; 

3.    Hukum sebagai sarana mewujudkan “a place – keeping mission” dalam interaksi hubungan kerjasama melalui kontrak/perjanjian/perikatan dimaksudkan agar tidak timbul disputes melalui keadilan dan kesetaraan, jelaskan nilai – nilai dalam pembuatan perikatan yang mencerminkan adanya kesetaraan. Namun demikian, tidak jarang pihak – pihak yang mempunyai itikad buruk dengan kedudukan dominan melakukan penyalahgunaan keadaan, sehingga sangat penting Saudara menjelaskan pengertian “Perjanjian yang mengandung unsur Penyalahgunaan Keadaan”. 

-       Nilai – nilai dalam pembuatan perikatan yang mencerminkan adanya kesetaraan, antara lain:

a)    Persamaan (equality);

b)    Hak Asasi Individu (Individual Right)

c)    Kebenaran (Truth);

d)  Melindungi kepentingan Masyarakat (Protection public interest); 

-       Pengertian “Perjanjian yang mengandung unsur Penyalahgunaan Keadaan” dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a)    Teori atau ajaran yang digunakan sebagai parameter terhadap “Perjanjian yang mengandung unsur Penyalahgunaan Keadaan” adalah TEORI JUSTUM PRETIUM yang menyatakan bahwa apabila tidak ada keseimbangan yang pantas dalam hubungan kedua belah pihak, dianggap perjanjian tersebut tanpa sebab dan didalam hukum positif telah diakui pula jika salah satu pihak merugikan pihak lain dalam suatu perjanjian dapat disebabkan pula karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan. 

b)    Konsekwensi yuridis apabila dalam suatu perjanjian terdapat unsur Penyalahgunaan Keadaan yaitu oleh karena penyalahgunaan keadaan bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan kewajiban hukum, sehingga perjanjian yang dibuat karena adanya unsur penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian yang tidak diperbolehkan dan cacat hukum sehingga dianggap tidak berlaku atau batal demi hukum; 

4.    GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG yang dibuat oleh Notaris sebagai bukti adanya hubungan hukum dalam bentuk perikatan/perjanjian agar sah secara hukum harus mencantumkan ketentuan – ketentuan imperatif. Jelaskan ketentuan – ketentuan imperatif yang harus dicantumkan dalam GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG. Selanjutnya jelaskan pengertian “TITEL EKSEKUTORIAL” dan hubungannya dalam pelaksanaan akta tersebut. 

-       Ketentuan – ketentuan imperatif yang harus dicantumkan dalam GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG, antara lain: 

a)      Mencantumkan “TITEL EKSEKUTORIAL” pada bagian atas;

b)      Mencantumkan penegasan pada bagian bawah kata “GROSSE PERTAMA”;

c)      Mencantumkan nama orang yang atas permintaanya grosse akta diberikan.

-       Pengertian “TITEL EKSEKUTORIAL” dan hubungannya dalam pelaksanaan suatu akta, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

“TITEL EKSEKUTORIAL” merupakan irah – irah yang berbunyi “DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan dicantumkannya titel eksekutorial tersebut, maka pelaksanaan grosse akta yang berisikan kewajiban untuk membayar sejumlah uang (misalnya Grosse Akta Pengakuan Hutang) tidak perlu lagi melalui Gugatan ke Pengadilan yang berwenang, akan tetapi cukup hanya mengajukan permohonan penetapan pelaksanaan eksekusi. 

5.    Dalam suatu peristiwa hukum (perikatan yang lahir akibat adanya onrechtmatige daad) yang menimbulkan kerugian pada suatu atau beberapa pihak, maka Pengadilan berwenang untuk menghukum semua pihak sebagai pelaku untuk membayar ganti kerugian. Jelaskan asas fundamental yang menjadi dasar untuk mengganti kerugian tersebut. 

Asas asas fundamental yang menjadi dasar untuk mengganti kerugian, yaitu 

a.    “Aportionment upon each such actor”, yakni sebagai pelaku masing masing bertanggung jawab membayar ganti rugi secara proporsional dan adil;

b.    Besarnya porsi masing – masing didasarkan pada patokan persentase “relevant market” yang factual;


________________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel - artikel dalam Blogger NEWS AND STUDIES, saya menyatakan:

·         Mengajak ENDORSE  untuk memasang iklan pada artikel – artikel di NEWS AND STUDIES dengan langsung menghubungi saya;

·         Mempersilahkan rekan - rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam Blogger  NEWS AND STUDIES, , akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi  umpan balik dalam bentuk komentar.

#appehamonanganhutauruk

@appehamonangan68(appehamonangan68)TikTok

Salin Kode Undangan SnackVideo Appe Hamonangan Hutauruk: 873 879 381

https://www.youtube.com/channel/UCedp8eUSKI0upnkURG7TRmw

#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK


Sekelumit Ringkasan HUKUM WARIS ADAT

  Sekelumit Ringkasan  HUKUM WARIS ADAT   HUKUM WARIS ADAT   adalah hukum waris yang diakui, diyakini dan dijalankan oleh suku atau etnik  t...