Tampilkan postingan dengan label WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD. Tampilkan semua postingan

WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

 



WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

 

Mengacu pada kenyataaan yang terjadi selama ini sebagai refleksi berkaitan dengan  penyelenggaraan tata kelola PEMERINTAHAN DAERAH, maka dapat diketahui bahwa korupsi yang dilakukan oleh KEPALA DAERAH adalah  terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan sebagainya, yang seluruh peristiwa hukum tersebut menyangkut penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki oleh Aparatur Daerah karena jabatannya atau kedudukannya.

Kepala Daerah dan/atau pejabat bawahannya secara kolektivitas dengan pihak swasta masing – masing berkontribusi untuk melakukan permufakatan jahat (conspiracy) yang disebut TINDAK PIDANA KORUPSI. Modus yang paling sering terungkap sebagai fakta – fakta hukum di persidangan  adalah  perbuatan melakukan penggelembungan harga (mark up) dan penerimaan UPETI dengan berbagai  CRIME MODEL, yang tentunya mengandung MOTIF  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Tidak jarang pula terjadi, modus tindak pidana (criminal act) atau strafbaarfeit di lingkungan Pemerintah Daerah, terjadi sebagai EFEK DOMINO aturan kejahatan politik  dengan dalil TAKE AND GIVE atau  BALAS JASA   dari suksesi Pemilihan Kepala Daerah.

Metode Balas Jasa yang berwajah buruk dan bertopengkan PERKONCOAN (Nepotisme), menjalin KONSENSUS ITIKAD BURUK melalui pemberian kesempatan dan peluang BERBAGAI PROYEK FIKTIF atau PROYEK JADI – JADIAN dengan berbagai siasat rekayasa kebijakan. Melalui rekayasa kebijakan maka bermunculan berbagai Proyek yang tidak penting seolah – olah penting, proyek yang tidak perlu seolah – olah perlu, bahkan proyek yang tidak ada seolah – olah ada.

Akibat dari rekayasa kebijakan demi tali kasih perkoncoan tersebut, terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan apabila terhadap PARA KORUPTOR tidak lagi diberikan remisi dalam bentuk apapun, apalagi ketika kita sepakat memberi stigma bahwa “KORUPSI MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)” yang harus diberangus tuntas sehingga tidak menjadi bahaya laten yang mengancam dan membahayakan pencapaian TUJUAN NASIONAL yang dibebankan oleh konstitusi kepada pemerintah.  

Writer and Copy Right:
Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.
Lecturer, Advocate and Legal Consultant
Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002




UNIVERSITAS MPU TUNTALUR







WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

 





WASPADA TERHADAP KORUPSI APBD

 

Mengacu pada kenyataaan yang terjadi selama ini sebagai refleksi  berkaitan dengan  penyelenggaraan tata kelola PEMERINTAHAN DAERAH, maka dapat diketahui bahwa korupsi yang dilakukan oleh KEPALA DAERAH adalah  terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan sebagainya, yang seluruh peristiwa hukum tersebut menyangkut penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimiliki oleh Aparatur Daerah karena jabatannya atau kedudukannya.

Kepala Daerah dan/atau pejabat bawahannya secara kolektivitas dengan pihak swasta masing – masing berkontribusi untuk melakukan permufakatan jahat (conspiracy) yang disebut TINDAK PIDANA KORUPSI. Modus yang paling sering terungkap sebagai fakta – fakta hukum di persidangan  adalah  perbuatan melakukan penggelembungan harga (mark up) dan penerimaan UPETI dengan berbagai  CRIME MODEL, yang tentunya mengandung MOTIF  memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Tidak jarang pula terjadi, modus tindak pidana (criminal act) atau strafbaarfeit di lingkungan Pemerintah Daerah, terjadi sebagai EFEK DOMINO aturan kejahatan politik  dengan dalil TAKE AND GIVE atau  BALAS JASA   dari suksesi Pemilihan Kepala Daerah.

Metode Balas Jasa yang berwajah buruk dan bertopengkan PERKONCOAN (Nepotisme), menjalin KONSENSUS ITIKAD BURUK melalui pemberian kesempatan dan peluang BERBAGAI PROYEK FIKTIF atau PROYEK JADI – JADIAN dengan berbagai siasat rekayasa kebijakan. Melalui rekayasa kebijakan maka bermunculan berbagai Proyek yang tidak penting seolah – olah penting, proyek yang tidak perlu seolah – olah perlu, bahkan proyek yang tidak ada seolah – olah ada.

Akibat dari rekayasa kebijakan demi tali kasih perkoncoan tersebut, terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan apabila terhadap PARA KORUPTOR tidak lagi diberikan remisi dalam bentuk apapun, apalagi ketika kita sepakat memberi stigma bahwa “KORUPSI MERUPAKAN KEJAHATAN LUAR BIASA (EXTRA ORDINARY CRIME)” yang harus diberangus tuntas sehingga tidak menjadi bahaya laten yang mengancam dan membahayakan pencapaian TUJUAN NASIONAL yang dibebankan oleh konstitusi kepada pemerintah.

 

Writer and Copy Right:

Dr. (Cand.) Appe Hamonangan Hutauruk, SH., MH.

Lecturer, Advocate and Legal Consultant

Handphone: 0818964919, 085959597919, 081213502002

 


________________________

HIMBAUAN PARTISIPASI:

Sebagai PEMILIK dan PENULIS artikel - artikel dalam Blogger NEWS AND STUDIES, saya menyatakan:

·         Mengajak ENDORSE  untuk memasang iklan pada artikel – artikel di NEWS AND STUDIES dengan langsung menghubungi saya;

·         Mempersilahkan rekan - rekan dan khalayak umum untuk mengcopy seluruh konten yang terdapat dalam Blogger  NEWS AND STUDIES, , akan tetapi sebagai ungkapan KEPEDULIAN kiranya berkenan memberikan partisipasi  umpan balik dalam bentuk komentar.

#appehamonanganhutauruk

@appehamonangan68(appehamonangan68)TikTok

Salin Kode Undangan SnackVideo Appe Hamonangan Hutauruk: 873 879 381

https://www.youtube.com/channel/UCedp8eUSKI0upnkURG7TRmw

#SalamPersasaudaraan:
APPE HAMONANGAN HUTAURUK


Sekelumit Ringkasan HUKUM WARIS ADAT

  Sekelumit Ringkasan  HUKUM WARIS ADAT   HUKUM WARIS ADAT   adalah hukum waris yang diakui, diyakini dan dijalankan oleh suku atau etnik  t...